28 Maret 2013 | No Comments »Kategori Liputan Khusus
cBXD1EMlMP

Pemerintah Lebih Berpihak Kepada Importir daripada Petani

Beberapa waktu belakangan ini, masyarakat dibuat semakin kesulitan dengan melonjaknya harga bawang putih, bawang merah, dan cabai merah di seluruh wilayah Indonesia. Naiknya harga bawang putih yang bahkan sempat mencapai harga Rp70.500,00/kg dan sangat langka di pasaran tentu meresahkan masyarakat mengingat bawang putih merupakan salah satu bahan pangan utama masyarakat Indonesia. Berbagai pemberitaan di media massa pun menyebutkan bahwa kenaikan harga bawang ini disesalkan oleh Presiden SBY. Pemerintah kemudian menyatakan bahwa melonjaknya harga bawang putih disebabkan oleh kurangnya persediaan atau stok bawang putih secara nasional.

Produksi KomoditasNamun, adakah penyesalan yang diungkapkan Presiden SBY berbanding lurus dengan berbagai kebijakan yang dihasilkan? Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik, produksi bawang putih terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 1997, produksi bawang putih mencapai 102,055 ton. Namun jumlah tersebut menurun dengan drastis pada tahun 1998 yang hanya mencapai 83,527 ton. Produksi bawang putih pun terus menurun hingga hanya sebesar 14.749 ton pada tahun 2011.

Produksi bawang putih dalam negeri yang tidak mencapai 10% (hanya sebesar 5%) dari kebutuhan yang mencapai 330 ribu ton tidak mendorong pemerintah membuat kebijakan peningkatan produksi bawang dalam negeri. Alih-alih demikian, pemerintah malah bergantung pada impor bawang putih dari sejumlah negara. Data yang didapat dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa negara pengimpor bawang putih terbesar selama tahun 2012 adalah China (410 ribu ton atau US$ 239 juta) dimana impor dari China terjadi di sepanjang tahun; disusul dengan India (3.424 ton atau US$ 1,7 juta); Malaysia (1.124 ton atau US$ 1 juta); kemudian Pakistan (203 ton atau US$ 81 ribu); dan Amerika Serikat (8,1 ton atau US$ 6.124).

Menurunnya jumlah produksi bawang putih setiap tahun hanyalah gambaran kecil dari kurangnya keseriusan pemerintah dalam meningkatkan produksi sektor pertanian. Selain itu, tingginya jumlah impor dari berbagai negara, yang ditujukan untuk menjawab kurangnya stok bawang putih menunjukkan bahwa pembangunan produksi pertanian yang solid dan proteksi terhadap petani bukan prioritas utama pemerintah. Tingginya jumlah impor tentu akan menekan harga bawang putih yang dihasilkan petani dalam negeri. Di tengah tingginya harga input produk pertanian akibat pencabutan berbagai macam subsidi, seperti subsidi BBM yang mempengaruhi harga pupuk, hal tersebut tentu saja menyengsarakan petani.

Volume ImporPemerintah menyatakan bahwa bawang putih bukan merupakan produksi utama sehingga produksi bawang putih yang hanya memenuhi 5% dari kebutuhan nasional bukan merupakan masalah karena sisanya dapat ditutup dengan impor. Kurangnya stok bawang putih untuk memenuhi kebutuhan nasional memang bisa ditutup dengan impor. Namun, jika impor yang menjadi kunci dari pemenuhan kebutuhan dalam negeri, itu merupakan masalah besar. Pasalnya, menggantungkan diri pada impor sama saja dengan membuat diri sendiri rentan terkena gejolak pasar global. Selain itu, prioritas pemerintah yang terletak pada impor dan bukan peningkatan produksi nasional, memperlihatkan keberpihakan pemerintah kepada para importir, bukan kepada para petani bawang putih.

Keberpihakan terhadap importir dan bukan kepada petani juga ditunjukkan dengan ditambahnya kuota impor bawang putih sebesar 160 ribu ton untuk mengatasi lonjakan harga bawang putih. Pertumbuhan volume impor bawang putih dengan rata-rata 6%, memang relatif lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan volume impor bawang merah dan cabai. Namun, selisih volume impor antara bawang putih dan bawang merah serta cabai berjumlah lebih dari 100%.

Begitu pula, anggaran subsidi pertanian berupa subsidi pupuk dalam APBN 2012 yang berjumlah Rp16.944 miliar nyatanya tidak benar-benar sampai ke tangan petani yang sehari-hari bergulat di ladang. Pemerintah mengaku memberikan paket bantuan, meningkatkan  pendampingan dan pengawalan, merevitalisasi kegiatan pengembangan, pengamanan dari dampak perubahan iklim, menekan susut hasil (losses), dan lain-lain. Tapi, gagal panen yang menimpa petani cabai di Banyuwangi dan Rembang menunjukkan hal sebaliknya. Gagal panen akibat cuaca buruk tidak menjadi perhatian utama pemerintah.

SubsidiKetergantungan terhadap impor, selain membuat petani semakin tidak berdaya, juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak punya prioritas terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Negara harus membangun produksi pangan nasional yang kuat dan mandiri, harus memastikan anggaran subsidi pertanian yang dialokasikan dalam APBN dapat benar-benar sampai ke tangan petani, memproteksi petani, dan tidak bergantung pada impor. Selain itu, negara juga harus melakukan intervensi di level distribusi, karena jika distribusi diserahkan kepada sektor swasta, akan lebih banyak ruang untuk mempermainkan harga dengan menahan komoditas di level distribusi, seperti yang terungkap dalam kasus kartel bawang belakangan ini. (Fildzah)