2 April 2013 | No Comments »Posted in Hukum dan Politik
ormas

25 Organisasi di Jawa Barat Menolak RUU Ormas

Selasa, 2 April 2013

PerspektifNews, Bandung – Sebanyak 25 organisasi di Jawa Barat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Barat, Senin (1/4), menyatakan penolakannya terhadap RUU Ormas yang akan disahkan pada tanggal 9 April 2013 mendatang. Organisasi-organiasi tersebut menuntut agar DPR menghentikan pembahasan dan rencana pengesahan RUU Ormas.

Selain itu, mereka juga menuntut agar DPR mendorong pembahasan RUU Perkumpulan, yang sebenarnya sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010-2012. Menurut mereka, RUU Perkumpulan ini secara hukum lebih punya dasar, namun akhirnya tergeser oleh RUU Ormas yang salah arah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Barat ketika mengadakan konferensi pers di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), kemarin. Organisasi-organisasi yang bergabung antara lain Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), Walhi Jawa Barat, Serikat Petani Pasundan (SPP), Pergerakan Inisiatif Rakyat Subang (PIRS), Inisiatif, FPPM, P3ML, JAF-Jatiwangi, Serikat Tani Indramayu (STI), Serekat Hijau Indonesia (SHI) Jawa Barat, PSDK, FMPR, FPPMG, Farmaci Akatiga, Fam Unigal, Gemsos Cirebon, Opsi, Kermas Tasikmalaya, IMS AMS, Forum Jawa Barat, Forum Aktivis Bandung, Federasi Serikat Pekerja Kerakyatan (FSPK), dan SPPU.

Direktur Eksekutif YAPPIKA, Fransisca Fitri atau yang akrab dipanggil Iko ini menyatakan bahwa pengesahan RUU Ormas yang akan disahkan pada tanggal 9 April 2013 mendatang seakan-akan dipaksakan oleh DPR. Padahal menurutnya, berbagai kalangan tidak setuju dengan RUU Ormas tersebut karena dinilai akan mengancam keberlangsungan ormas-ormas di seluruh Indonesia.

“Kenapa DPR dan Pemerintah tetap melanjutkan pembahasan dan merencanakan pengesahan RUU Ormas, di tengah menguatnya keberatan dari masyarakat saat ini?” katanya.

Sementara Wahyu dari Walhi Jawa Barat menyatakan lahirnya RUU Ormas ini untuk kepentingan para pemilik modal dan untuk memberangus kebebasan kebebasan rakyat di bidang Sipil Politik (Sipol) dan Ekonomi Sosial Budaya (Ekosob).

“RUU Ormas menjadi satu jalan percepatan pembangunan kapitalisme dan liberalisme Indonesia melalui MP3EI,” ujarnya. (Siti)

 

Leave a Reply