2 April 2013 | 5 Comments »Posted in Hukum Perburuhan & Agraria
Pakaian-Satpam-+-Atribut-140x180

Hak-hak Pekerja bagi Satuan Pengamanan (Satpam)

Selamat datang di forum “Konsultasi Perburuhan dan Agraria”. Forum ini menyediakan diri sebagai media untuk bertanya, klarifikasi, dan konsultasi hal-hal yang berkenaan dengan perburuhan dan agraria.

Silakan melayangkan email ke redaksi@perspektifnews.com, dengan senang hati kami akan membahasnya.

Oleh: William Marthom (Koord Eksekutif Nasional Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia)

Pertanyaan :

Saya adalah seorang pekerja/ buruh yang bertugas sebagai Satuan Pengamanan (Satpam) di sebuah rumah sakit swasta di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya ingin bertanya terkait dengan profesi saya sebagai Satpam, khususnya mengenai hak- hak saya sebagai seorang pekerja/buruh ditempat saya bertugas.

Pertanyaan saya adalah apakah ada regulasi tertentu (Undang- undang, Keputusan Mentri, Peraturan Mentri, dll) yang mengatur tentang hak- hak Satpam, dalam dunia ketenagakerjaan?

Jawaban :

Regulasi yang mengatur tentang pekerja/ buruh yang bertugas sebagai seorang Satpam, itu pasti ada. Regulasi yang mengatur tersebut antara lain:

  1. Pasal 77 dan pasal 78 dalam Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  2. Keputusan Mentri Tenaga Kerja Nomor: KEP- 102/ Men/ VI/ 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur (Kepmen 102/ 2004);
  3. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Kepala Kepolisian RI (KEP- 275/ MEN/ 1989 dan Pol. KEP/ 04/ V/ 1989) tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift dan Jam Istirahat serta Pembinaan Tenaga Kerja Satpam. Keputusan bersama ini biasa disingkat SKB Mennaker dan Polri/1989

Penjelasan SKB Mennaker dan Polri/ 1989 serta UU No. 13/ 2003:

  1. Jam kerja Satpam (termasuk waktu istirahat) di lingkungan suatu perusahaan atau badan hukum lainnya (selanjutnya disebut “perusahaan”) ditentukan 3 (tiga) shift, di mana setiap shift bertugas maksimum 8 (delapan) jam per-hari, termasuk istirahat antar jam kerja Pasal 79 ayat (2) huruf a UU No.13/2003
  2. Dalam kaitan itu, pimpinan (managementperusahaan dapat mengatur jam kerja Satpam (termasuk waktu istirahatnya) secara bergilir, dengan ketentuan:
  • Jumlah jam kerja secara akumulatif masing-masing shift tidak boleh lebih dari 40 jam per minggu Pasal 77 ayat (2) UU No. 13/2003
  • Setiap tenaga kerja (Satpam) yang bertugas melebihi ketentuan waktu kerja 8 jam/hari per-shift atau melebihi jumlah jam kerja akumulatif 40 jam per-minggu, harus sepengetahuan dan disertai dengan surat perintah (tertulis) dari pimpinan (management) perusahaan yang diperhitungkan sebagai waktu kerja lembur Pasal 78 ayat (2) UU No. 13/2003
  • Karena disyaratkan 3 (tiga) shift, dengan demikian harus dibuat jadwal tugas sekurang-kurangnya dalam 4 (empat) tim atau regu dan atau shift guna memberi kesempatan istirahat mingguan kepada anggota Pasal 79 ayat (2) huruf b UU No.13/2003
  • Jika hanya ada 4 (empat) tim atau shift, maka apabila semua anggota Satpam harus bertugas, tentu tidak mengenal hari libur resmi. Dengan demikian bilamana waktu kerja (bertugas) bersamaan dengan hari libur resmi, anggota yang bersangkutan berhak atas upah kerja lembur. Pasal 77 ayat (2) UU No.13/2003 jo. Pasal 1 angka 1 Kepmen 102/ 2004

Menurut Kepmen 102/ 2004:

Pasal 11 Kepmen 102/ 2004 mengatur beberapa hal, seperti:

  • Untuk jam kerja lembur pertama, harus dibayar upah 1,5 x upah per-jam;
  • Untuk jam kerja lembur berikutnya, harus dibayar upah 2 x upah per-jam;
  • Ketentuan pembayaran upah kerja lembur yang jatuh pada (waktu shift) hari libur resmi, adalah: 7 jam pertama = 2 x upah perjam, jam ke_delapan = 3 x UPJ, jam ke_sembilan dan ke_sepuluh = 4 x UPJ;
  • Khusus untuk hari libur resmi pada hari kerja terpendek adalah: 5 jam pertama = 2 x upah perjam, jam ke_enam = 3 x UPJ, jam ke_tujuh dan ke_delapan = 4 x UPJ. Pasal 11 huruf b jo Pasal 1 angka 1 Kepmen 102/ 2004

Terkait dengan ketentuan waktu kerja lembur Satpam tersebut, menurut Pasal 1 angka 27 UU No.13/2003, siang hari adalah waktu kerja antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat.

Beberapa ketentuan yang perlu diketahui berkaitan dengan perhitungan upah kerja lembur, adalah :

  • Upah per-jam = 1/173 x upah per-bulan (Pasal 8 Kepmen 102/ 2004)
  • Dasar perhitungan upah untuk menentukan Upah Kerja Lembur adalah upah pokok dan tunjangan tetap (Pasal 10 Kepmen 102/ 2004)
  • Apabila komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap serta tunjangan tidak tetap, maka dasar perhitungan upah kerja lembur adalah jumlah yang lebih besar di antara 100% x (upah pokok + tunjangan tetap) atau 75% x (upah pokok + tunjangan tetap + tunjangan tidak tetap).

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13/ 2003) tertanggal, 25 Maret 2003
  2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur (Kepmen 102/ 2004) tertanggal, 25 Juni 2004
  3. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Kepala Kepolisian RI (KEP- 275/ MEN/ 1989 dan Pol. KEP/ 04/ V/ 1988) tentang Pengaturan Jam Kerja, Ship dan Jam Istirahat serta Pembinaan Tenaga Kerja SATPAM tanggal 22 Mei 1989

Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat bagi saudara dan kepada seluruh kaum buruh di Indonesia, terima kasih.

5 Comments Already!

  1. zamlan isnawan mengatakan:

    i was a worker in pt adira finance located at baturaja sumatera selatan..then i have to be stoped as security at pt adira finance…..without any reason…..until now i don’t have accept my wafes and salary for 3 months….thank you….

    sincerely…
    zamlan isnawan

  2. Abdi aris mengatakan:

    Melihat pasal dan ketentuan dari undang-undang yang berlaku saya pribadi yang pernah bertugas sebagai anggota satuan keamanan di Medan selama delapan tahun, 2 tahun dari outsourcing dan lebih lima tahun di perusahaan jasa pengangkutan (sekarang tidak lagi) mendapati kenyataan ketidak adilan yang saya temui dan mungkin juga sebagian besar pada rekan-rekan seprofesi saya, terutama perihal jam kerja yang pada umumnya di d’zolimi oleh perusahaan karena gaji tidak layak, tidak mengenal libur hari besar dan libur nasional, apalagi gaji dibayar lembur, memang semuanya menjadi dilema klasik kaum buruh pada umumnya, diam menerima kenyataan atas ketidak adilan yang menimpanya, atau protes kepada perusahaan dengan kemungkinan besar di PHK karena di anggap tidak loyal dan koperatif terhadap perusahaan. Memang undang-undang dibuat dan ditegakkan untuk orang-orang kecil saja…,

  3. andi mengatakan:

    slamat pagi pak..saya buruh dibidang satpam di bank bumn..pertanyaan saya tentang peraturan mentri yg 5 jenis pekerjaan yg blh di outsourcing kan atau pekerjaan penunjang jadi kami dibilang pekerjaan penunjang sedang kan di kantor tempat saya bekerja bilang kami UJUNG TOMBAK kalau kami tidak ada setengah jam aja para pegawai langsung ribut n tidak bisa bekerja,,berartikan sangat vital sekali satpam itu..jadi pertanyaan saya apakah outsourcing akan dihapus tanpa melihat yg 5 jenis pekerjaan termasuk satpam dan apakah kayak g4ni satpam masih dibilang penunjang…trimakasih pak/ibu sudah mau menampung aspirasi kami..asalamualaikum.wr.wb.

  4. jhonmiraji mengatakan:

    sy miraji bertugas dipt adira kolaka utara saya mau bertanta kewenangan saya sebagai satpam apa,,,,,,, dan apakah mengepel lantai dan melayani pipinan di pt adira itu termasuk pekerjaan saya sebagai satfam contohnya pgi2 menyapu,di suru mengotocopy berkasnya,,,mengirim berkas,,,tlg di jawab

  5. Yulian jion putrah mengatakan:

    Saya mau nanyak jam krja dlam 1 minggu adalah 40 jam klu dlam 1 bulan brapa jam? Trima ksih.

Leave a Reply