16 April 2013 | No Comments »Posted in Hukum dan Politik
markus nari

Kunjungan Kerja Komisi II DPR Bahas Sengketa Sulbar Dengan 3 Provinsi

Selasa, 16 April 2013

PerspektifNews, Mamuju -  Empat belas (14) orang amggota Komisi II DPR RI Senin kemarin (15/4) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Kunjungan kerja ini dijadwalkan sampai Rabu tanggal 17 April 2013. Salah satu hal pokok dan mendesak yang dibahas dalam kunjungan kerja ini adalah sengketa antara Sulbar dengan 3 (tiga) provinsi yang berbatasan langsung dengan Kabupaten yang kaya sumber daya alam ini.

Ketua Tim Rombongan Komisi II DPR RI, Markus Nari saat berada di Mamuju kemarin (15/4) mengatakan bahwa sengketa yang akan dibahas adalah sengketa antara batas Sulbar dan Sulawesi Tengah (Sulteng). Kemudian juga akan dibahas sengketa pemanfaatan ruang antara Sulbar dengan Kaltim yang sampai saat ini belum mencapai titik terangnya. Hal ini dikarenakan Kaltim telah melakukan klaim terhadap Pulau Bala-Balakang Kabupaten Mamuju. Sengketa dengan wilayah lain yang tidak kalah pentingnya adalah sengketa batas Sulbar dengan Kalimantan Selatan (Kalsel) yang sampai sekarang ini masih berpolemik karena di wilayah perbatasan tersebut terkandung potensi gas alam yang melimpah.

“Komisi II akan meminta detail duduk permasalahan dalam sengketa batas Sulbar dengan Sulteng. Kemudian pemanfaatan ruang antara Sulbar dengan Kaltim yang sampai saat ini belum ada kejelasan” kata Markus Nari.

Sebelumnya, pada tanggal 13 April 2013, Asisten I Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Jamil Barambangi, menyampaikan bahwa secara administratif dan hukum, Sulbar cukup kuat karena memiliki dasar kuat tentang wilayah-wilayah yang diklaim daerah Kaltim.

“Masalah yang cukup rumit juga, karena Kalsel selalu mengklaim Pulau Lereklerekang sebagai bagian dari wilayahnya. Sementara pulau tersebut jelas milik Kabupaten Majene. Semua masalah yang kita hadapi akan diungkapkan kepada Komisi II. Supaya mereka juga tahu duduk persoalan yang sebenarnya,” kata Muhammad Jamil.

Sengketa Pulau Lere-Lerekang Akan Dimediasi DPR

Dalam kunjungannya hari ini (16/4) Komisi II DPR RI berjanji akan melakukan upaya mediasi kepada pihak Kementerian Dalam Negeri. Upaya mediasi tersebut terkait sengketa kepemilikan Pulau Lere-lerekang yang saat ini berupaya direbut Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Memang mengherankan kenapa Pulau Lere-Lerekang justru diklaim Pemprov Kalsel. Karena sangat jelas, pulau itu awalnya masuk wilayah Sulawesi Selatan,” kata Ketua tim rombongan Komisi II DPR RI Markus Nari,

Wilayah yang awalnya milik Sulawesi Selatan tersebut, akhirnya menjadi milik Sulawesi Barat ketika Sulawesi Barat menjadi daerah otonom baru.

“Mestinya jika pulau itu bersengkata maka Sulbar harus berurusan dengan Sulsel. Tetapi sangat aneh memang ketika tiba-tiba Pemprov Kalsel yang justru mengklaim sebegai pemilik pulau tersebut,” kata Markus.

Ia menyampaikan, jika hal tersebut tidak ditangani secepatnya maka memungkinkan terjadi permasalahan yang cukup serius. Untuk itu, Komisi II DPR RI harus terlibat langsung untuk menengahi permasalahan batas wilayah provinsi tersebut agar status kepemilikan Pulau Lere-Lerekang tuntas.

Markus pun berharap Mendagri bersikap bijak dalam mengambil suatu keputusan terkait sengketa kepemilikan pulau Lere-Lerekang dengan tetap mengacu pada UU pemekaran Provinsi Sulbar. “Komisi II DPR RI dalam waktu singkat akan menuntaskan persoalan Lere-Lerekang. Sejak awal kami curiga, ada apa dengan Kalsel yang ikut mengklaim sebagai pemilik pulau itu. Ternyata, pulau Lere-Lerekang memiliki potensi gas yang luar biasa,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh menyampaikan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 43 Tahun 2011 telah menetapkan Lere-Lerekang adalah wilayah Kabupaten Majene, Provinsi Sulbar, meski Mahkamah Agung (MA) mengabulkan uji materi yang diajukan Pemerintah Kalimantan Selatan terhadap Permendagri itu.

Anwar mengatakan, meski MA mengabulkan gugatan uji materiil Permendari Nomor 43 Tahun 2011, yang diajukan Pemerintah Provinsi Kalsel, namun Pemerintah Sulbar tetap masih berhak sebagai pemilik Lere-Lerekang karena secara administratif menurut aturan Permendagri itu adalah wilayahnya.

“Pemerintah di Sulbar tidak akan tinggal diam apabila ada gugatan hukum mengenai kepemilikan daerah ini atas Pulau Lere-Lerekang karena bagaimanapun secara historis dan tata pemerintahan seperti yang diatur dalam Permendagri itu, telah menetapkan Pulau Lere-Lerekan sebagai bagian dari wilayah Majene,” tegasnya. (Udin)

 

Leave a Reply