4 Maret 2013 | 2 Comments »Posted in Hukum dan Politik
perlindungan-sosial

Perlindungan Sosial, Hak Setiap Warga Negara

Senin, 4 Maret 2013

PerspektifNews - Isu mengenai perlindungan sosial akhir-akhir ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan warga dunia. Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, pun menggunakan isu perlindungan sosial dalam bentuk paket layanan asuransi kesehatan bagi warga miskin dan lanjut usia yang biasa disebut Obamacare. Program populisnya tersebut mengantarkan Obama memenangi pemilihan presiden untuk kedua kalinya pada akhir tahun lalu.

Di Indonesia, Gubernur Joko Widodo pun memenangi pilkada DKI Jakarta dengan mengusung program serupa bersama wakilnya, Ahok. Sebelumnya Joko Widodo berhasil menjalankan program jaminan kesehatan bagi warga kota Surakarta. Hal yang sama juga dipraktekkan wakilnya, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) di Kabupaten Belitung Timur. Kini sebagian warga Jakarta sudah menikmati layanan jaminan biaya kesehatan dan pendidikan melalui program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Di kalangan serikat buruh, tuntunan pelaksanakan jaminan social juga terus menggema keras. Pada tahun 2011, DPR telah mengesahkan UU Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) sebagai pelaksanaan dari UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tahun 2004 lalu.

Di kalangan pegiat sosial, terdapat perbedaan pandangan mengenai paradigma layanan sosial ini. Satu kelompok memandang bahwa jaminan sosial hanya mencakup kesehatan dan pendidikan karena dipandang sebagai persoalan berat bagai sebagian besar rakyat. Satu kelompok lagi memandang bahwa bukan hanya kesehatan dan pendidikan yang harus dijamin oleh Negara terhadap rakyatnya, namun berbagai aspek kehidupan dasar kebutuhan sosial warga Negara yang disebut perlindungan sosial.

Inskrispena, sebuah lembaga yang bergerak dalam kajian dan riset perlindungan sosial termasuk salah satu pihak yang lebih sepakat dengan istilah perlindungan sosial. Berikut wawancara PerspektifNews dengan salah seorang anggota Inkrispena, Tommy Ardian Pratama, perihal perlindungan sosial ini.   

 

PerspektifNews (P): Apakah yang dimaksus dengan perlindungan sosial?

Tommy Ardian Pratama  (T): Perlindungan sosial adalah segala kewajiban negara untuk memastikan kehidupan yang layak dan bermartabat bagi warganegaranya melalui pertahanan, pemberdayaan dan pengembangan infrastruktur sosial, budaya, politik dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan hubungan gotong royong antar warganegara sebagai manusia merdeka.

 

P: Apa saja yang tercakup dalam perlindungan sosial?

T: Perlindungan sosial mencakup segala aspek hidup tiap-tiap warga negara yang dapat mempengaruhi produktifitasnya sebagai rakyat pekerja, mulai dari sejak janin di kandungan hingga ke liang lahat. Perlindungan sosial mencakup antara lain, tapi tidak terbatas hanya ini: ketersediaan pangan berkualitas dengan harga terjangkau oleh rakyat pekerja, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pembukaan lapangan pekerjaan, penentuan upah pekerja (baik upah minimum maupun upah maksimum), pelayanan transportasi publik, penyediaan rumah untuk rakyat, jaminan hari tua dan lainnya. Prinsipnya adalah: negara harus dapat melindungi produktifitas warga negaranya.

 

P: Mengapa negara wajib memberikan perlindungan sosial?

T: Tanggungjawab dan kewajiban negara atas perlindungan sosial muncul karena warganegara membayar pajak, istilah teknisnya: tanggung gugat. Dengan demikian sudah sepatutnya lah negara memberikan perlindungan. Perlu diingat, negara ada untuk seluruh rakyat, bukan sebaliknya. Jika negara tidak mampu memberikan perlindungan bagi rakyatnya, maka tidak ada lagi alasan negara tersebut tetap ada.

 

P: Siapa yang berhak mendapatkan perlindungan sosial?

T: Seluruh warga negara, baik yang berada di dalam, maupun yang berada di luar negri.

 

P: Mengapa perlindungan sosial diperlukan?

T: Perlindungan sosial diperlukan untuk untuk mencerdaskan rakyat, untuk meberdayakan rakyat dan untuk melindungi rakyat dari kemiskinan struktural. Warga negara yang miskin tidak akan mampu membayar pajak. Warga negara miskin perlu mendapatkan pangan berkualitas yang murah lewat program kedaulatan pangan, pendidikan berkualitas, pekerjaan yang layak dan upah yang layak, pelayanan kesehatan yang baik, pelayanan transportasi yang murah, manusiawi dan dapat diandalkan, perumahan yang layak sebagai tempat hidupnya dan jaminan atas hari tuanya. Kesemua itu dibutuhkan agar rakyat pekerja dapat memiliki penghasilan dan dapat membayar pajak. Jika dilihat seperti itu, pada akhirnya perlindungan sosial bukan hanya merupakan kewajiban negara, tapi juga bentuk investasi negara kepada warga negaranya. Warga negara yang produktif akan membuat negara jauh dari krisis keuangan. Dengan kata lain, perlindungan sosial merupakan rangkaian program pembangunan negara.

 

P: Dari mana sumber pendanaan program-program perlindungan sosial?

T: Sumber utama pendanaan perlindungan sosial adalah pajak dari warga negara. Selain itu, negara wajib mengelola pajak dan menggunakannya sebaik-baiknya untuk melindungi rakyat. Negara juga berkewajiban mencari dan memanfaatkan sumber-sumber potensial lainnya untuk membiayai program-program perlindungan sosial

 

P: Apakah pemerintah Indonesia saat ini memberikan perlindungan sosial?

T: Sudah. Tapi hingga saat ini, walaupun anggaran perlindungan sosial telah berkali-kali lipat mengalami kenaikan, faktanya program perlindungan sosial yang ada selama ini tidak mampu memberdayakan rakyat pekerja dan rakyat miskin. Artinya, ada yang salah dengan konsep perlindungan sosial yang diberlakukan pemerintah. Jangan terkecoh dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan semacam ini hanya bersifat sumbangan sementara. Jika masa waktu bantuan habis, tidak akan ada lagi uang diterima rakyat. Daya beli masyarakat akan tetap rendah karena bantuan tersebut hanya cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan tidak cukup untuk modal usaha. Jika seandainya perlindungan sosial yang sekarang ini benar-benar efektif, harga-harga kebutuhan hidup akan jadi murah sehingga rakyat pekerja tidak perlu lagi berhutang untuk menutupi kebutuhan bulanannya dan dapat menabung.

Bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai perlindungan social ini dapat berkonsultasi dengan Inskrispena melalui redaksi Perspektif News. Kami akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan anda dan memuatnya di media ini. (Jejen)

 

2 Comments Already!

  1. mesak ntomelo mengatakan:

    Di negara kita belum ada rasa keadilan tidak sesuai sebagai negara yg berlandaskan panca sila kenapa hukum tidak adil bagi orang miskin.

  2. [...] media online PerspektifNews dengan Tommy Ardian Pratama peneliti Inkrispena.  Dapat dilihat di http://www.perspektifnews.com/264/perlindungan-sosial-hak-setiap-warga-negara/ diakses tanggal 11 Juni [...]

Leave a Reply