27 April 2013 | No Comments »Posted in Hukum dan Politik
rsz_475098_153103131533318_323917397_o

GERAK: Menteri BUMN dan Pemegang Saham PT Garuda Indonesia Melanggar Hukum

Sabtu, 27 April 2013

PerspektifNews, Jakarta – Ratusan orang yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Anti Kapitalisme (GERAK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jum’at (26/4). Mereka menuntut para pemegang saham yang sedang mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Garuda Indonesia, untuk mempekerjakan kembali salah satu pramugari senior di Garuda Indonesia.

Dalam orasinya, Koordinator Sekretariat Nasional Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia, William Marthom menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan aksi solidaritas untuk Dewi Anggraeni. Sebelumnya Dewi Anggraeni di-PHK tanpa alasan yang jelas oleh PT Garuda Indonesia Tbk. Namun disinyalir PHK terhadap Dewi Anggraeni terkait dengan aktivitasnya sebagai anggota Ikatan Awal Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) yang cukup vokal untuk memperjuangkan kepentingan para anggota IKAGI.

“Kami menolak proses PHK terhadap Dewi Anggraeni. Kami menginginkan para pemilik saham untuk berunding dengan perwakilan GERAK,” kata William dalam orasinya.

Tawaran untuk berunding pun disambut oleh pihak PT Garuda Indonesia. Aparat kepolisian dari Polres Jakarta Selatan dan Chief Security Hotel Ritz Carlton Pasific Place menyampaikan kepada tim perunding GERAK, bahwa pihak Garuda Indonesia telah siap berunding.

Namun saat masuk ke dalam Hotel Ritz Carlton, tim perunding GERAK yang dipimpin oleh Wakil Presiden DPP Konfederasi Serikat Nasional (DPP KSN), Mukhtar Guntur Kilat dan tim kuasa hukum Dewi Anggraeni dari Nasrullah Nawawi Law Firm malah diusir oleh pihak keamanan dari PT Garuda Indonesia.

“Pihak PT Garuda Indonesia tidak mau bertemu apa lagi berunding dengan kalian,” ujar salah satu pihak keamanan PT Garuda Indonesia, seperti yang diceritakan oleh Mukhtar kepada PerspektifNews.

Ia pun menjelaskan sikap pihak keamanan tersebut kepada massa yang menunggu di depan Hotel Ritz Carlton, ketika ia berorasi. “Kawan-kawan, tadi saat kami diminta untuk berunding dengan pihak PT Garuda Indonesia dan masuk ke dalam hotel untuk menemui mereka, kami malah diusir oleh gerombolan preman atau body guard PT Garuda Indonesia,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa tim perunding GERAK batal untuk bertemu dengan pihak PT Garuda Indonesia karena kecewa dengan sikap arogan para pihak keamanan tersebut. Atas sikap PT Garuda Indonesia tersebut, ia menyatakan bahwa GERAK akan melakukan aksi pendudukan di sejumlah kantor PT Garuda Indonesia serta tempat penjualan tiket PT Garuda Indonesia, di berbagai daerah.

Sementara perwakilan dari Nasrullah Nawawi Law Firm, Randy Pratama, dalam orasinya menyatakan bahwa Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN bersama para pemilik saham PT Garuda Indonesia telah terang-terangan melawan hukum. Menurutnya, Emirsyah Satar sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia telah melanggar pasal 16 ayat 4 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

“Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Direktur Utara di perusahaan BUMN hanya boleh menjabat selama satu periode atau 5 tahun, dan dapat diperpanjang selama satu periode. Sedangkan Emirsyah Satar sudah menjabat sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia selama kurang lebih 15 tahun,” pungkasnya.

Dalam orasinya, ia juga menambahkan bahwa belakangan ini, Dahlan Iskan menyatakan di beberapa media massa bahwa pihaknya masih ingin mempertahankan Emirsyah Satar untuk tetap menjadi Direktur Utama PT Garuda Indonesia.

Aksi GERAK ini pun kemudian dilanjutkan ke kantor Kementerian BUMN. Sesampainya di sana, perwakilan GERAK kembali melakukan orasi secara bergantian.

“Kami mengutuk dan mengecam Emirsyah Satar, Direktur Utama PT Garuda Indonesia yang telah melakukan PHK terhadap Dewi Anggraeni tanpa alasan yang jelas. PHK terhadap Dewi Anggraeni adalah pemberangusan serikat buruh karena Dewi adalah pengurus IKAGI yang vocal dan getol memperjuangkan hak-hak para awak kabin,” tegas Sugiyono dari Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU).

Sementara Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kerakyatan (FSPK) Karawang, Ruhiyat menyatakan bahwa Emirsyah Satar juga diskriminatif terhadap para pekerjanya. Pasalnya sejumlah awak kabin yang berambut keriting diwajibkan untuk meluruskan rambutnya saat bertugas sebagai pramugari Garuda Indonesia.

“Diskriminasi fisik juga dilakukan oleh manajemen PT Garuda Indonesia terhadap para pramugari. Pramugari yang berpostur gemuk tidak diijinkan melakukan penerbangan untuk melakukan tugasnya sebagai seorang awak kabin Garuda Indonesia,” ujarnya.

Dalam aksinya, GERAK juga menyatakan rencananya untuk melakukan aksi blokade jalan tol dan akses ke bandara di sejumlah daerah pada saat May Day mendatang. (AY)

Leave a Reply