6 Mei 2013 | No Comments »Posted in Hukum dan Politik
rsz_korupsi_1

Menjelang Pemilu 2014, Rawan Pembajakan Anggaran dan Penyalahgunaan Fasilitas Negara

Senin, 6 Mei 2013

PerspektifNews, Jakarta - Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK) memprediksi akan terjadi pembajakan anggaran dan penyalahgunaan fasilitas negara untuk kampanye pemilu 2014. Menurut KUAK, yang terdiri dari TEPI, TII, IBC, YAPPIKA, IPC, LIMA, MTI, ILR, KKPOD, PATTIRO, PWYP, hal ini disebabkan lemahnya pengawasan anggaran DPR pada saat menjelang pemilu 2014.

KUAK mengkhawatirkan pengawasan anggaran yang seharusnya dilakukan oleh DPR, akan berubah menjadi pembajakan untuk dana politik pemilu 2014. Selain itu, dalam rilis yang diterima PerspektifNews, Minggu (5/5), KUAK juga menduga pengawasan anggaran pada Kementerian dan Lembaga (K/L) akan berubah menjadi transaksional karena beberapa menteri mencalonkan diri menjadi anggota DPR dan membutuhkan modal untuk kampanye pemilu.

Berdasarkan data Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) tanggal 1 Mei 2013, disebutkan bahwa seorang calon legislatif DPR RI membutuhkan dana kampanye sekitar 6 miliar.

KUAK mencatat sekitar 507 orang atau 90.5 persen dari keseluruhan anggota DPR kembali mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPR RI, dengan rincian Demokrat 33 orang, Golkar, 92 orang, PDIP 84 orang, PKS 57 orang, PAN 42 orang, PPP 33 orang, Gerindra 24 orang, PKB, 26 orang, dan Hanura 16 orang.

Selain itu, juga ada 10 menteri yang mendaftar sebagai caleg DPR, yakni dari Partai Demokrat ada Menteri Perhubunganl EE Mangindaan, Menteri Koperasi Syarifudin Hasan, Menhumham Amir Syarifudin, Menteri ESDM Jero Wacik dan Menpora Roy Suryo. Sementara dari PKS ada Menteri Pertanian Suswono dan Menkominfo Tifatul Sembiring. Dari PKB ada Menakertrans Muhaimin Iskandar dan Menteri PDT Helmy Faisal Zaini. Terakhir Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dari PAN.

KUAK juga memprediksi bahwa DPR akan menutup akhir jabatan pada 2014 dengan cerita buruk terkait pengawasan yang lemah dan dengan potensi korupsi yang semakin subur. Tercatat beberapa kasus korupsi anggaran yang diduga melibatkan DPR dan kementerian, yang hingga saat ini belum tuntas, seperti Dana Percepatan Infrastruktur Daerah (DPID), Wisma Atlet, Hambalang, Proyek Kemendiknas, Pembahasan RAPBD 2012 kota Semarang, Anggaran PON Riau, PLTU Tarahan dan Korupsi Pengadaan Al-Quran.

KUAK mencatat ada lima (5) faktor penyebab lemahnya pengawasan anggaran, yakni; 1) pembahasan anggaran kurang transparan di Badan Anggaran dan lemahnya pengawasan pengelolaan anggaran di Kementerian; 2) kuatnya politik transaksional dan konflik kepentingan dalam penganggaran dan pengawasan; 3) anggota DPR lebih fokus mencari modal kampanye daripada bekerja untuk pengawasan, bahkan potensi pengawasan dan fasilitas negara juga rawan dibajak untuk kampanye saat menjelang pemilu 2014; 4) peran Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) masih belum optimal; dan, 5) lemahnya sanksi dan penegakan hukum atas pelanggaran serta pengawasan anggaran. (AY)

Leave a Reply